Strategi Meminimalkan Economic Leakage

Strategi untuk meminimalkan economic leakage pada sektor pariwisata harusnya menjadi strategi pemerintah dengan cara memperhatikan semua cluster industri yang berhubungan dengan struktur perekonomian regional.

Strategi Cluster dilakukan dengan memberikan peran kepada pemerintah baik secara nasional maupun provinsi secara fleksibel untuk memainkan perannya dalam pembangunan pariwisata. Fleksibiltas pemerintah dapat menciptakan kreativitas dan keberlanjutan pembangunan dan pemasaran pariwisata, di saat yang sama pemerinath juga harus mampu menciptakan pilihan untuk melakukan intervensi yang dapat diterima oleh semua stakeholder pariwisata untuk berkreasi dan menciptakan aturan dunia usaha yang kondusif pada sektor pariwisata. Campur tangan pemerintah diperlukan pada semua level struktur cluster yang terbagi menjadi tiga level sebagai berikut:

(1)   Export level, campur tangan pemerintah pada level ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata memiliki persamaan input seperti kebutuhan tenaga kerja, teknologi, pendanaan, infrastruktur pada sebuah struktur yang harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan terjadinya leakeges.

(2)   Regional Supplier level, campur tangan pemerintah juga diperlukan untuk memfasilitasi provider asing, dimana provider asing diperlukan untuk menyediakan komponen yang tidak mampu disediakan oleh provider  domestik, kebutuhan barang dan jasa inilah yang menarik masuknya suplier asing ke regional dengan tingkat leakeges yang sekecil mungkin.

(3)   Economic Input Level, campur tangan pemerintah pada level ini diperlukan bagi semua pihak untuk menyediakan landasan bisnis. Organisasi swasta dan pemerintah atau agen yang lainnya memerlukan landasan untuk menjalankan bisnisnya sehingga diperlukan dukungan pendidikan dan pelatihan, innovasi, pendanaan, infrastruktur dan informasi, iklim usaha seperti pajak, aturan dan administrasi, dan jaminan kualitas hidup.

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa penanaman modal asing (finance) pada sektor pariwisata dan kerjasama antara perusahan-perusahan domestik dan asing harus dilakukan dalam hubungan regional, dan dilakukan secara selektif untuk pembangunan yang bersifat keharusan seperti 

(1) modernisasi yang dilakukan secara komprehensif pada sistem yang transparan khususnya yang berkaitan dengan design dan engineering, equipment dan supplies 
(2) Menghindari adanya peluang terjadinya tindak korupsi pada contract manufactoring.
(3) melakukan regulasi pembatasan dan rasionalisasi. 
(4) melakukan legal protection khususnya untuk rekanan perusahaan pariwisata asing pada marketing dan distrubusi dan logistik. Keempat poin di atas dapat dilakukan pada framework kerjasama GATS dan dapat diterapkan pada keempat cluster segment pada gambar di atas. Pemerintah juga dapat meminimalkan terjadinya external leakages dengan cara membuat model kontrak kerjasama bagi perusahaan pariwisata dengan investor asing dan supplier dengan perjanjian atau kesepakatan internasional yang berpihak pada sektor pariwisata regional atau domestik.