Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

• Keberlanjutan Ekologis

Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut:

(1) Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan dibumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan.

(2) Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu ; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak mengganggu integritas tatanan lingkungan yaitu hindarkan konversi alam dan modifikasi ekosistem, kurangi konversi lahan subur dan kelola dengan buku mutu ekologis yang tinggi, dan limbah yang dibuang tidak melampaui daya asimilatifnya lingkungan.

(3) Memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang menentukan keberlanjutan proses ekologis. Proses yang menjadikan rangkaian jasa pada manusia masa kini dan masa mendatang. Terdapat tiga aspek keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman genetika, spesies, dan tatanan
lingkungan. Untuk mengkonversikan keanekaragaman hayati tersebut perlu halhal berikut yaitu “menjaga ekosistem alam dan area yang representatif tentang kekhasan sumberdaya hayati agar tidak dimodifikasikan, memelihara seluas mungkin area ekosistem yang dimodifikasikan untuk keanekaragaman dan keberlanjutan keanekaragaman spesies, konservatif terhadap konversi lahan pertanian”.

(4) Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hal penting untuk keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat dilaksanakan melalui : pencegahan pencemaran lingkungan; rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan sumberdaya alam yang rusak; meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia.

• Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal utama keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainya. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut diatas dapat dicapai melalui kebijaksanaan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan
sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.

• Keberlanjutan Sosial Budaya

Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:

(1) Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.
(2) Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlajutan sosial harus dihilangkan dengan
pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita.
(3) Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.

(4) Mendorong pertisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu : prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya
meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya.

• Keberlanjutan Politik

Keberlanjutan politik diarahkasn pada respek pada human right, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi dibidang ekonomi, sosial dan politik, demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggungjawab, kepastian kesedian pangan, air, dan pemukiman.

• Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan.

Keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu diperhatikan.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim,1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa
mendatang.

Menurut Kementrian Lingkungan Hidup (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu :

(1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources;
(2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya;
(3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource.

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergenaration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.

b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.

d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).

e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.

f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.



Dari sisi ekonomi Fauzi (2004) setidaknya ada tiga faktor alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan.

Faktor pertama menyangkut alasan moral, generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.

Faktor kedua, menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.

Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatiakan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (intergeneration welfare maximization).

Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;

2) Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;

3) Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan

4) Mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

PENGERTIAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

PENGERTIAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

Menurut peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2010-2025. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
2) Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

Jadi disimpulkan, Pembangunan Pariwisata adalah Suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari Sarana-Prasarana, Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya.

Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan

Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan

1. Partisipasi 
2. Keterlibatan semua pihak 
3. Kepemilikan lokal 
4. Sumber daya yang berkelanjutan 
5. Tujuan-tujuan dirumuskan oleh komunitas
6. Daya dukung 
7. Monitoring dan evaluasi 
8. Tanggungjawab 
9. Pelatihan 
10. Promosi

Strategi Meminimalkan Economic Leakage

Strategi untuk meminimalkan economic leakage pada sektor pariwisata harusnya menjadi strategi pemerintah dengan cara memperhatikan semua cluster industri yang berhubungan dengan struktur perekonomian regional.

Strategi Cluster dilakukan dengan memberikan peran kepada pemerintah baik secara nasional maupun provinsi secara fleksibel untuk memainkan perannya dalam pembangunan pariwisata. Fleksibiltas pemerintah dapat menciptakan kreativitas dan keberlanjutan pembangunan dan pemasaran pariwisata, di saat yang sama pemerinath juga harus mampu menciptakan pilihan untuk melakukan intervensi yang dapat diterima oleh semua stakeholder pariwisata untuk berkreasi dan menciptakan aturan dunia usaha yang kondusif pada sektor pariwisata. Campur tangan pemerintah diperlukan pada semua level struktur cluster yang terbagi menjadi tiga level sebagai berikut:

(1)   Export level, campur tangan pemerintah pada level ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata memiliki persamaan input seperti kebutuhan tenaga kerja, teknologi, pendanaan, infrastruktur pada sebuah struktur yang harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan terjadinya leakeges.

(2)   Regional Supplier level, campur tangan pemerintah juga diperlukan untuk memfasilitasi provider asing, dimana provider asing diperlukan untuk menyediakan komponen yang tidak mampu disediakan oleh provider  domestik, kebutuhan barang dan jasa inilah yang menarik masuknya suplier asing ke regional dengan tingkat leakeges yang sekecil mungkin.

(3)   Economic Input Level, campur tangan pemerintah pada level ini diperlukan bagi semua pihak untuk menyediakan landasan bisnis. Organisasi swasta dan pemerintah atau agen yang lainnya memerlukan landasan untuk menjalankan bisnisnya sehingga diperlukan dukungan pendidikan dan pelatihan, innovasi, pendanaan, infrastruktur dan informasi, iklim usaha seperti pajak, aturan dan administrasi, dan jaminan kualitas hidup.

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa penanaman modal asing (finance) pada sektor pariwisata dan kerjasama antara perusahan-perusahan domestik dan asing harus dilakukan dalam hubungan regional, dan dilakukan secara selektif untuk pembangunan yang bersifat keharusan seperti 

(1) modernisasi yang dilakukan secara komprehensif pada sistem yang transparan khususnya yang berkaitan dengan design dan engineering, equipment dan supplies 
(2) Menghindari adanya peluang terjadinya tindak korupsi pada contract manufactoring.
(3) melakukan regulasi pembatasan dan rasionalisasi. 
(4) melakukan legal protection khususnya untuk rekanan perusahaan pariwisata asing pada marketing dan distrubusi dan logistik. Keempat poin di atas dapat dilakukan pada framework kerjasama GATS dan dapat diterapkan pada keempat cluster segment pada gambar di atas. Pemerintah juga dapat meminimalkan terjadinya external leakages dengan cara membuat model kontrak kerjasama bagi perusahaan pariwisata dengan investor asing dan supplier dengan perjanjian atau kesepakatan internasional yang berpihak pada sektor pariwisata regional atau domestik.

Jenis-jenis Leakage pada Pariwisata

External Leakages

Leakage ini terjadi akibat pengeluaran pada sector pariwisata yang terjadi  di luar destinasi dimana pengeluaran tersebut berhubungan dengan industry local. External leakages dapat terjadi disebabkan oleh, (1) investor asing membangun infrastruktur dan fasilitas pariwisata pada negara sedang berkembang, sehingga profit dan pembayaran terjadi di luar negeri. (2) Arus uang bisnis pariwisata langsung terjadi di luar negeri dikarenakan booking bisa dilakukan di luar negeri atau terjadi secara online, wisatawan datang dengan maskapai penerbangan asing, cruise ship atau kapal pesiar, atau bentuk usaha lain yang dimiliki oleh orang asing.

Luasnya dan dampak dari external leakages sangat bervariasi pada setiap negara dan juga berbeda pada setiap destinasi pariwisata. Untuk external leakage yang berhubungan dengan penanaman modal asing dalam pembangunan fasilitas pariwisata, leakages ini akan berpengaruh dalam waktu pendek dan bahkan waktu panjang tergantung seberapa besar modal yang ditanamkannya dan lamanya kontrak kerjasamanya. Karena keterbatasan pembiayaan dalam negeri, leakages tidak dapat dihindari khususnya pada pembangunan negera-negara yang sedang berkembang, sementara pada negara maju, leakages dapat diminimalkan karena kondisi keuangan negara maju relatif lebih baik.

Pada kasus leakages yang disebabkan oleh pemesanan perjalanan secara langsung dari negara asing (foreign booking intermediaries), dapat dhindari dengan menyediakan fasilitas didalam negeri yang dapat diakses dari luar negeri, mungkin dengan cara online dan cara lainnya yang memungkinkkan transaksi  wisatawan dapat diterima secara langsung oleh negara atau perusahaan dalam negeri.

Lebih lanjut, Diaz Benevides (2001) mengatakan, penerimaan dari aktivitas pariwisata yang melibatkan pihak asing pada setiap negara, persentase leakages bervariasi dan sulit untuk diukur dan diperkirakan, namun persentase tersebut berada pada kisaran 75%.

Internal Leakages

Rata-rata internal leakages pada kebanyakan negara sedang berkembang berada pada kisaran 40 sampai dengan 50% dari total penerimaan kotor sektor pariwisata pada skala ekonomi yang lebih kecil. Sementara dalam skala ekonomi yang lebih luas, internal leakage terjadi antara kisaran 10 sampai dengan 20% (UNEP). Internal leakages dominan disebabkan oleh penggunaan komponen import yang diukur secara domestik.  Menurut (UNEP) leakage internal dapat diukur dengan Tourism Salelite Accounts (TSA) dan hal ini telah dilakukan oleh 44 negara yang memiliki database update tentang kepariwisataannya (WTO). Internal leakages pada negara berkembang terjadi pada rantai penyediaan suplies (goods and Services)  pariwisata yang diimport.

Internal leakages pada beberapa destinasi biasanya terjadi akibat permintaan atau tuntutan tingkat kualitas terhadap pelayanan pariwisata dan hiburan pariwisata khususnya terkait dengan produk-produk import.  Produk-produk yang dimaksud misalnya pengadaan wine dan beberapa minuman beralkohol yang bermerek internasional yang diproduksi di luar negeri. Hotel-hotel chain dengan standar internasionalnya juga menyebabkan internal leakages yang cukup berarti karena mereka cenderung akan menuruti standar yang telah ditentukan dan diharapkan oleh wisatawan.

Pada kasus di Kepulauan Maldives, 83% ketersediaan pekerjaan dalam negeri berhubungan dengan sektor pariwisata dan pariwisata berhubungan dengan industri-industri dalam negerinya yang sebagian besar proses produksinya tergantung komponen import sehingga terjadinya internal leakage terjadi sangat tinggi. Sementara Diaz Benevides (2001) mengatakan, internal leakages diperkirakan terjadi antara 40 sampai dengan 50% pada kebanyakan negara sedang berkembang, dan pada negara maju internal leakages terjadi antara 10 hingga 20%.

Invisible Leakages

Invisible leakages adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata yang terjadi secara nyata namun sangat sulit untuk didokumentasi secara nyata tetapi akan berpengaruh secara kumulatif. Aktivitas yang dapat menyebabkan invisible leakages misalnya: pajak, informal transaksi yang biasanya tidak tercatat, serta tabungan dan investasi off-shore.

Leakages ini akan dapat dikurangi dengan tindakan melihat cluster pariwisata, menerapkan kebijakan pajak pada semua cluster pariwisata, membuat kebijakan keuangan dan fiskal, dan membuat perjanjian kerjasama dengan negara lain yang berhubungan dengan kerjasama pariwisata sebagai investor maupun pemasok wisatawan.

Invisible leakage yang lainnya dapat berbentuk penggunaan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, kerusakan lingkungan, degradasi budaya, hilangnya sejarah, dan rusaknya aset-aset pariwisata dalam waktu lama sehingga dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal.

Pengaruh Negative Pembangunan Pariwisata

Beberapa pengaruh negative dari pembangunan pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebocoran (Leakage)

Leakage atau kebocoran dalam pembangunan pariwisata dapat diakibatkan dari adanya kebocoran yaitu keboran import dan kebocoran export. Biasanya kebocoran import terjadi ketika terjadinya permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang digunakan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan minuman import yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri.   Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata juga diiringi oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan import terhadap produk yang dianggap berstandar internasional. Sedangkan kebocoran export seringkali terjadi pada pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara miskin atau berkembang yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya.

Kondisi  seperti ini, akan mengundang masuknya penanam modal asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya, keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka kembali ke negara mereka tanpa bisa dihalangi, hal inilah yang disebut dengan “leakage” kebocoran export.

Hal ini membenarkan pendapat dari Sinclair dan Sutcliffe (1988), yang menjelaskan bahwa pengukuran manfaat ekonomi dari sektor pariwisata pada tingkat sub nasional harunya menggunakan pemikiran dan data yang lebih kompleks untuk menghindari terjadinya “leakages” kebocoran. Khusus masalah leakages pada paper ini akan dibahas pada sub-bab khusus yakni economic leakages dan strategi meminimalkan economic leakages.

Kebobolan (Enclave Tourism)

“Enclave tourism” sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan sebagai contohnya, sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewatkan malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri lokal sebagai akibatnya dalam kedatangan wisatawan kapal pesiar tersebut manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjunginya.

Kenyataan lain yang  menyebabkan “enclave”  adalah kedatangan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata yang dikelola oleh biro perjalanan wisata asing dari “origin country”  sebagai  contohnya, mereka menggunakan maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka menginap di sebuah hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari negara mereka sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha mereka sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

Pembiayaan Infrastruktur (Infrastructure Cost)

Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratruktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pngutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan.

Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kenyataan di atas menguatkan pendapat Harris dan Harris (1994) yang mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata harusnya menyertakan faktor standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata yang sering dilupakan pada analisis dampak pariwisata.

Meningkatnya Harga-harga secara Dramatis (Increase in Prices or Inflation)

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun “inflalsi” yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jikalau pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.

Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga property lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tidak mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah pinggiran yang harganya masih dapat dijangkau.

Sebagai konsukuensi logis, pembangunan pariwisata juga berdampak pada meningkatnya harga-harga barang konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah Negara.

Ketergantungan Sektoral (Economic Dependence)

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara, jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata misalnya, akan menjadikan sebuah negara menjadi tergantung pada sektor pariwisata sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi sangat beresiko tinggi.

Di beberapa negara, khususnya negara berkembang yang memiliki sumberdaya yang terbatas memang sudah sepantasnya mengembangkan pariwisata yang dianggap tidak memerlukan sumberdaya yang besar namun pada negara yang memiliki sumberdaya yang beranekaragam harusnya dapat juga mengembangkan sektor lainnya secara proporsional.

Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai anak emas, dan sektor lainnya dianggap sebagai anak diri, maka menurut Archer dan Cooper (1994), penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harusnya menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya. Ketergantungan pada sebuah sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata.

Masalah Musiman (Seasonal Characteristics)

Dalam Industri pariwisata, dikenal adanya musim-musim tertentu, seperti misalnya musim ramai “high season” dimana kedatangan  wisatawan akan mengalami puncaknya, tingkat hunian kamar akan mendekati tingkat hunian kamar maksimal dan kondisi ini akan berdampak meningkatnya pendapatan bisnis pariwisata. Sementara dikenal juga musim sepi “low season” di mana kondisi ini rata-rata tingkat hunian kamar tidak sesuai dengan harapan para pebisnis sebagai dampaknya pendapatan indutri pariwisata juga menurun hal ini yang sering disebut “problem seasonal”

Sementara ada kenyataan lain yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya para pekerja informal seperti sopir taksi, para pemijat tradisional, para pedagang acung, mereka semua sangat tergantung pada kedatangan wisatawan, pada kondisi low season sangat dimungkinkan mereka tidak memiliki lahan pekerjaan yang pasti. Kenyataan di  atas, menguatkan pendapat West (1993) yang menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu, kebermanfaatan pariwisata terhadap ekonomi harusnya berlaku proporsional untuk semua musim, baik musim sepi maupun musim ramai wisatawan.

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana